Main Article Content

Abstract

E-Government oleh PBB didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi dan penerapannya oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan publik
kepada masyarakat. Sejak itu, beberapa negara anggota PBB mulai berlomba-lomba menjadi yang
terdepan dalam implementasi e-Government. Implementasi e-Government ini mampu menciptakan
interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2Cgovernment to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises)
dan hubungan antar pemerintah (G2G- government to government). Adapun penerapan digunakan
untuk (1) mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, memfasilitasi layanan
pemerintah yang lebih baik, memungkinkan akses publik yang lebih besar ke informasi, dan
membuat akuntabilitas pemerintah lebih baik ke publik; dan (2) memperpendek jarak antara aparat
pemerintah sebagai pelayan publik dengan masyarakat sebagai public service customer. Oleh karena
itu kajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang e-Government dan penerapannya. Hasilnya
menunjukkan bahwa e-Government telah dikembangkan dan diterapkan oleh beberapa negara maju
maupun negara berkembang dalam berbagai bidang, antara lain untuk pendataan data penduduk di
Korea, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di LAPAN, J-ID (Jembrana Identitas Diri)
dan J-Net (Jimbarwana Networking) di Pemerintah Kabupaten Jembrana

Article Details